Gerakan Sejuta Sepatu

8/recent

Rilis Hasil Diskusi BPPD Lombok Timur

by Monday, September 10, 2018

Jangan datang ke Lombok, hari ini Lombok sedang berduka. Lombok telah hancur, Lombok telah luluh lantah, semua tempat, atau lokasi-lokasi wisata telah lumpuh total, kami tidak ingin memasarkan wisata. Kami masih…

Apakah kalian percaya dengan ungkapan di atas? Ungkapan di atas tidak akan teman-teman temukan sama sekali jika hari ini kalian datang ke Lombok, kami anak-anak muda Lombok adalah orang-orang pilihan, kami bersama seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah telah melakukan sinergi dalam membangun pariwisata Lombok. BPPD juga telah mengambil peran penting dalam mensosialisasikan bahwa, Lombok baik-baik saja dan telah siap untuk dikunjungi. Lokasi-lokasi wisata telah siap menyambut kedatangan para wisatawan, baik regional maupun Mancanegara. Kami masyarakat, BPPD, dan sejumlah pemerhati wisata telah melakukan pertemuan membahas banyak hal, salah satunya kami sudah siap menyambut kedatangan wisatawan.

Hal-hal yang tercantum di bawah ini adalah hasil pertemuan kami, masyarakat, BPPD Lotim, dan sejumlah pemerhati wisata telah berkomitmen untuk melakukan kegiatan sebagai berikut.
  1. Memperkuat sinergitas antar stakeholder terkait, khususnya untuk recovery dan pengembangan pariwisata Kab Lombok Timur.
  2. Menkampanyekan narasi pariwisata positif lewat media sosial
  3. List Event pariwisata bulan September-Desember .
  4. Posko bersama dari insan pariwisata untuk recovery bencana di BPPD LOMBOK TIMUR.
  5. Rapat teknis lanjutan di Kantor BPPD Lotim, mengundang perwakilan dari 4 zona wisata Lombok timur .
  6. Membagi Wilayah Recovery Pariwisata lotim pasca gempa Lombok menjadi 4 Zona : Kaki Rinjani Utara (Sembalun dan sekitarnya), Kaki Rinjani Selatan (Tete Batu dan sekitarnya), Pantai Timur (Gili Kondo, Sugian dan sekitarnya), Pantai Selatan (Jerowaru dan sekitarnya).
  7. Audiensi dengan Ketua Tim Recovery Pariwisata Lombok.
Oleh: Tim Ahli BPPD Lotim (Berugak Lombok)

HINDARI KONFLIK, PIKIRKAN SOLUSI! (MEMBACA KEKISRUHAN PENGGANTIAN NAMA BANDARA BIL MENJADI ZAM) Bagian 2/Selesai

by Saturday, September 08, 2018


Tidak mengherankan, bukan. Betapa nama itu begitu besar pengaruh dan perannya pada sebuah diri atau subyek di mana ia dilekatkan. Hanya gara-gara nama akhirnya kita mengencangkan urat syaraf kita semua untuk saling menunjukkan ‘kebenaran’ dari posisi kita masing-masing. Hanya karena nama akhirnya kita ‘tersulut’ untuk mmeperlihatkan siapa diri kita di depan publik. Hanya gara-gara nama akhirnya kita gaduh dan berusaha untuk saling menegasikan antara satu pihak dengan yang lainnya. Hanya gara-gara nama akhirnya kita memulai memahbiakkan sintom-sintom keterpecahan, yang sejatinya kita ini satu: sebagai satu bangsa Sasak, sebagai satu umat Islam, dan sebagai satu ikatan kewarga-negaraan dalam teritori provinsial. Hanya gara-gara nama akhirnya kohesifitas sosial kita mulai terganggu. Hanya gara-gara nama status-status yang berbau rasis dan provokatif akhirnya cukup jamak melintas di beranda facebook, yang membuat kita sedikit demi sedikit tersulut.

Solidaritas Organik dan Mekanik

Email Durkheim, dedengkot ahli sosiologi strukturalisme fungsional, pernah menyebutkan bahwa terdapat dua macam solidaritas yang sejauh ini muncul dalam sosial masyarakat. Dua solidarias tersebut adalah soliadaritas mekanik (mechanic solidarity) dan solidaritas organik (organic solidarity). Solidaritas mekanik adalah solidaritas yang dilandasi oleh rasa ikatan emosional, satu keluarga, satu kelompok, satu komunitas, yang menyebabkan semua individua di dalamnya merasa satu bagian yang tidak terpisahkan, yang menyebabkan semua harus seragam. Ini kemudian mewujud sebagai ikatan persaudaraan yang langgeng dan padu (Gemeinschaft). Sementara itu, solidaritas organik, sebaliknya, tidak atau kurang dilandaskan pada satu ikatan emosional melainkan dilandaskan pada pengetahuan yang sama serta pada kepentingan atau tugas tertentu. Dengan demikian, solidaritas tidaklah menjamin hadirnya kohesifitas komunal yang padu, tetapi membiarkan setiap individu berjalan secara tidak seragam (Gesselschaft).

Pada titik ini, masalah penggantian nama dari BIL ke ZAM benar-benar menguji sejauh mana dan seperti apa model solidaritas yang kita miliki. Cukup terasa bahwa solidaritas mekanik-lah yang lebih mencuat di ruang publik, ketimbang yang kedua. Hal ini terjad didorong oleh sentimen-sentimen primordial yang terwujud dalam bingkai kesatuan kedaerahan dan organisasional. Yang saya maksud dengan hal ini adalah, misal, gara-gara berasal dari satu daerah maka sejumlah masyarakat ikut dan merasa terpanggil untuk menyuarakan sikap. Faktanya, sebagain besar orang dari Lombok Timur cenderung mendukung penggantian nama bandara, sebaliknya sebagian besar masyarakat Lombok Tengah merasa terpanggil untuk menolak pengganitian nama bandara dan ingin tetap dengan nama semula. Contoh lain, meskipun ini perlu dicek lebih jauh, gara-gara menjadi pengikut/abituren NW, maka merasa terpanggil untuk memperjuangkan nama ZAM sebagai nama baru bandara, dan gara-gara organisasi NU (yang kebetulan basis massanya sebagian besar di Lombok Tengah) merasa terpanggil untuk mempertahankan nama BIL. Jika begini adanya terus-menerus, penggantian nama ini sudah kontraproduktif lagi bagi kehidupan bermasyarakat kita. Karena sentimen yang berada di balik dua kekuatan adalah sentimen identitas yang sangat primordialis. Dan sungguh ini tidak menarik.

Konflik Sosial
Kondisi anomik yang dibumbui oleh sentimen-sentimen primordialis sejatinya akan bisa berdampak munculnya chaos atau konflik sosial yang besar. Dan, siapapun orangnya terlebih saya pribadi, sangat tidak mengharapkan hal ini terjadi. Terlalu besar biaya, waktu, dan energi yang harus dihabiskan untuk mengatasi ini, jikalau konflik sosial terjadi.

Dalam sosiologi, teori konflik merupakan tandingan dari teori strukturalisme fungsional. Apabila teori yang kedua, menurut Talcot Parsons, menekankan pada aspek keterpaduan, keteraturan, dan keharmonisan setiap elemen di dalam masyarakat, maka teori pertama (teori konflik) memandang bahwa konflik (sosial) sudah menjadibagian yang lumrah terjadi. Menurut Lewis Coser, segregasi sosial yang bermula dari konflik bisa mnjadi awal untuk munculnya sebuah perubahan dan kemajuan suatu masyarakat untuk menjadi lebih baik. Ketika teori struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selaluterjadi pada titik equilibrium, maka teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan.

Dalam kerangka ini, tampaknya kegaduhan yang terjadi dengan isu penggantian nama bandara ini jelas terlihat disebabkan oleh kepentingan masing-masing pihak yang berbeda. Kepentingan-kepentingan tersebut disleubungi dengan argumentasi yang sangat beralasan, menurut masing-masing pihak. Di satu pihak, penggantian nama bandara adalah perlu karena hampir semua bandara yang ada di Indonesia ini menggunakan nama pahlawan nasional sebagai nama/identitas resminya. Dan jelas adanya, TGHKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid adalah Pahlwan Nasioanl satu-satunya dari NTB, yang kemudian menjadi milik dan kebanggaan bersama. Atas dasar itulah, menurut mereka, sudah sepantasnyalah dan seyogyanyalah nama beliau menjadi nama baru bandara. Sementara di pihak yang lain, penamaan dengan menggunakan TGKH ZAM ini dilihat sangat politis, dan terkesan nama ini menjadi “hegemoni simbolik” dari organisasi sosial keagamaan yang didirkikan oleh Maulana Syekh sendiri.

Akibatnya, atas dasar ini, kemarin pagi sejumlah kelompok masyarakat yanng digawangi oleh Bupati Lombok Tengah dan tokoh masyarakatnya melakukan istigosah dan melakukan cap jempol darah sebagai wujud protes dan penolakannya atas nama tersebut. Tidak kalah sengitnya, kelompok yang pertama pun sudah mulai ancang-ancang untuk melakukan hiziban dan doa bersama di bandara. Jika ini dibiarkan, mau bagaimana jadinya daerah kita ini? Apa iya energi kita akan dihabiskan gara-gara nama baru ini dan kemudian melalaikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar di dalam membangun daerah ini? Lebih-lebih, saat ini, saudara-saudara kita di Lombok Utara dan Lombok Timur hmasih sangat membutuhkan uluran tangan kita untuk memulihkan dari peristiwa gempa.

Memikirkan Solusi

Jikalau kita mengikuti kejadian ini secara intensif, menurut saya, sebenarnya ada celah yang menjadi jalan keluar (solusi) untuk menyelesaikannya secara arif dan damai. Dari pengakuan sejuamlah tokoh yang mengikuti atau berorasi saat istigosah kemarin, mereka melakukan protes keras atas penggantian nama bandara ini disebabkan karena terjadinya miskomunikasi. Yang saya maksud dengan ‘miskomunikasi’ ini adalah proses komunikasi antara pihak yang mengajukan nama ke pusat (sebut saja: pihak provinsi) dengan pihak atau stakeholders di kabupaten Lombok Tengah sejauh ini belum mencapai titik kesepakatan. Menurut pengakuan mereka, jika mereka diajak untuk duduk bersama dn berbicara prinsip ‘win win solution’, tentu mereka akan bersetuju. Menariknya, mereka sudah mulai mengendorkn posisi tawar mereka dlam hal ini. Bahkan mereka sama sekali tidak mempersoalkan nama besar Maulana Syekh sebagai nama baru bandara, asalkan mereka benar-benar diajak untuk membahasnya. Nah, ini adalah ‘titik terang’ yang bisa direspon oleh pihak pertama untuk memulai lagi semacam ‘rembug ulang’ dalam rangka mencari kesepakatan bersama. Masak iya, mereka akan mengorbankan rakyatnya, hanya gara-gara persoalan ini. Tentu tidak, bukan?

Untuk itu, dalam pandangan saya, seharusnya pihak pertama berusaha mengendorkan ‘ego’ dan mau bersikap ‘kalah-kalah pokokt menang’ dalam rangka mengajak dan mengundang pihak kedua untuk duduk bareng dan menyelesaikan secara damai. Setelah itu, saya pribadi bermimpi, semua pihak (dari gubernur, bupati Loteng, dan tokoh-tokoh masyarakat se-Lombok) melakukan konferensi pers yang menjelaskan kepada publik bahwa persoalan ini sudah terselesaikan dengan bentuk-bentuk penyelesaian yang akomodatif-aspiratif. Ah, semoga saya tidak bermimpi.

SEKIAN.

Oleh:
H. Nuriadi Sayip

Hasil Diskusi Berugak Lombok Membahas Isu Perubahan Nama Bandar Udara di Lombok

by Friday, September 07, 2018

Makna "Lombok dan Sasak" memiliki satu filsafah panjang dalam peradaban masyarakat Sasak. Diyakini oleh penduduk Sasak bahwa pada tahun 1258 adalah salah satu pemusnahan massal bangsa Sasak oleh Samalas. Tidak ada dalam sejarah bangsa Sasak dimusnahkan oleh bangsa sendiri, cerita-cerita dan dokumen sejarah yang kita dapati hari ini adalah sebagian besar manipulasi sejarah. Hal itu bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari bahwa, masyarakat Sasak adalah "Sopok". 

"Sebenarnya, saya sendiri pro terhadap apa yang hari ini teman-teman Lombok Tengah lakukan, pro saya dalam hal ini adalah membela apa yang dilakukan, namun bukan pada subtansi sosialnya. Saya mendukung aksi yang dilakukan masyarakat karena saya paham bahwa, masyarakat Sasak pada umumnya sudah diajarkan oleh nenek moyang kita (betabek). Inilah yang menyebabkan masyarakat Lombok Tengah bagian Selatan ini merasa dilangkahi dan mereka tidak dianggap ada. Sementara kebanyakan tokoh dan masyarakat masih berpegang teguh pada filsafah Sasak". Dr Nuryadi. 

Adib salah satu alumnus UIN Sunan Kalijaga lalu menyambung dan memaparkan pendapatnya "saya secara pribadi kecewa dengan apa yang dilakukan pemerintah Lombok Tengah. Kekecewaan saya lebih kepada statement yang menyatakan hal senonoh terkait membunuh tersebut walau mereka bercanda, tapi media sosial tidak bertuan dan lebih tajam dari ujung lidah. Siapapun akan tersulut oleh pernyataan tersebut, terlebih saya adalah santri. Oleh karena itu, saya berharap agar pernyataan tersebut segera diklarifikasi". 

Sementara Azhari Efendi salah satu dosen Sosiologi Universitas Mataram juga menyampaikan pendapat yang serupa "saya malah lebih melihat ini efek pasca politik yang terus dikembangbiakkan oleh segelintir elit, mereka sebagai joki dalam hal ini. Sementara wilayah kita hari ini masih dalam keadaan berduka sejak tanggal 29 Juli hingga saat ini, bencana gempa kemarin tidak menjadi bencana nasional, namun jika masalah konflik sosial ini mencuat, saya rasa imbasnya akan jauh lebih besar dari gempa 7,0 SR, dan saya rasa kalau ini dibiarkan maka, korban akan jauh lebih dahsyat dari bencana gempa". 

Dilanjut lagi argumentasi oleh pakar politik Abdul Hayi, lulusan Pasca UGM. Dia menyatakan "masalah nama sebenarnya bukan permasalahan utama kalua saya melihatnya. Kenapa, karena kalua teman-teman melihat, bandara Adisucipto yang di Yogya misalnya, Adisucipto itu bukan orang Yogya, tapi orang Salatiga. Namun karena beliau diangkat menjadi tokoh Nasional maka dipakailah namanya, begitu juga dengan Juanda Surabaya, Sultan Hasanudin, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Saya lebih melihat ini kesalahan komunikasi dari para elit politik kita, ada miskomunikasi yang saya lihat dari jajaran tertinggi hingga terbawah, oleh karena itu saya berharap agar masalah ini segera diselesaikan". 

Ditambah lagi oleh Zaril Gafari, salah satu alumnus Pasca UST Yogya, kurang lebih pendapat saya sama dengan Pak De Hayi, ini masalah miskomunikasi antar biroksasi pemerintahan kita, ini adalah kesalahan fatal kalau elit politik kita tidak menganggap komunikasi sebagai hal yang penting".

Rendy lalu menambahkan, Ia juga salah satu alumnus Pasca UII Yogya, sebenarnya cara menyelesaikan permasalahan ini tidak terlalu berat, ini tugas pemimpin tertinggi di NTB untuk memanggil pihak-pihak terkait dan melakukan duduk bersama, berdiskusi dan melakukan kesepakatan bersama, kalua ego yang dikedepankan maka, kekhawatiran saya akan berdampak pada masyarakat yang tidak tahu menahu tentang permasalahan ini. Karena kita tahu bagaimana watak masyarakat Sasak, apalagi sudah dibumbui dengan berbagai macam isyu agama dan kelompok, ini mengkhawatirkan, jauh lebih mengkhawatirkan dari pada kekuatan gempa". 

Dilanjutkan lagi oleh Supiandi, salah satu kandidat Doktor muda Belgia. "saya melihat ini dari dua sudut pandang, pertama dari komunikasi birokrasi- politik elit di NTB dan sudut pandang ekonomi. Terjadinya pro dan kontra patut di duga disebabkan oleh mis komunikasi elit di NTB. Melihat surat keputusan yang beredar, disana tertera yang mengajukan perubahan nama Bandar Udara ada unsur DPRD Provinsi NTB, yang sudah pasti ada perwakilan dari Lombok Tengah. Selain itu ada juga nama Pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini penentuan keputusan perubahan nama suatu fasilitas public tentunya ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu kita cari titik terangnya apakah pemerintah provinsi NTB sudah memberikan informasi kepada pemerintah kabupaten Lombok Tengah terkait dengan perubahan nama bandara tersebut. Dari sudut pandang ekonomi, peristiwa semacam ini tentu akan berdampak negatif, saat ini bencana gempa bumi Lombok membuat pariwisata di pulau Lombok mengalami kelesuan, jika di tambah lagi dengan konflik sosial di masyarakat tentu akan mempengaruhi pandangan wisatawan yang akan berkunjung ke Lombok, lebih-lebih bandara adalah pintu kedatangan para wisatwan. Maka sebenarnya fokus kita adalah bagaimana kita secara bersama-sama mendorog pemerintah dan pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, kaum intelektual harus menjadi penengah antara masyarakat yang pro dan kontra, agar jangan sampai masalah ini di tunggangi oleh pihak-pihak yang menginginkan perpecahan masyarakat di NTB. 

Selanjutnya ditutup oleh Hasan Gauk, salah satu seniman asal Sekaroh yang ikut dalam diskusi di kediaman Dr Nuryadi. "saya melihat isyu ini sebagai lelucon yang cukup menyedihkan. Kenapa, pertama karena kita dalam keadaan berkabung, masyarakat kita belum tuntas air mata dan jeritan hati mereka karena duka mendalam yang belum terselesaikan, kini ditambah lagi dengan permasalahan baru yang saya rasa ini akan berdampak jauh lebih besar dari pada dampak benca gempa hari ini. Sebenarnya kasus ini tidak akan begitu pelik jika pemerintah dan masyarakat melakukan dan mengikuti aturan hidup masyarakat Sasak (lampak ajong, ngewon bareng-bareng). Maksudnya adalah, apapun program atau keputusan yang akan dilakukan baik dari jajaran pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan lain sebagainya harus mengedepankan, rembuk bareng. Saling meminta pendapat, boyak angen, dan petak rase. Kalau itu dilakukan saya rasa hal ini tidak akan memicu permasalahan, apalah arti sebuah nama, toh juga yang akan disebut itu bukan BIL, LIA maupun BU IZAM, namun masyarakat akan selalu menyebut Bandara Lombok. Sama halnya dengan Bandara Yogya, Surabaya, dan Bandara Cengkareng". 

Setelah saling mendengar argumentasi masing-masing maka terjadilah kesepakatan akhir dan kesimpulannya adalah:

  1. Mendesak pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur NTB untuk segera melakukan rembuk bareng dengan pemerintah terkait (Seluruh Bupati-Walikota se NTB), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan perwakilan berbagai kalangan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat. 
  2. Masyarakat Adat Sasak (MAS) segera memberikan klarifikasi bahwa mereka belum mensosialisasikan perubahan nama bandara ke masyarakat, khususnya masyarakat Lombok tengah.
  3. Kami juga menghimbau agar masyarakat tidak terpancing isu-isu yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
Oleh: Redaksi Berugak Lombok
Tanggal 7 September 2018
Powered by Blogger.