Berawal dari Politik Menguasai Ekonomi


Sudah sekitar 250 tahun terakhir dunia internasional memiliki idiologi bernama Liberalisme. Faham yang lahir pada abad ke 18 itu kini menyebar dan meresap secara luar biasa ke dalam sendi-sendi kehidupan berbagai bangsa dan negara. Merasuk ke dalam wilayah politik, ekonomi, budaya, bahkan agama. Liberalisme telah menjadi trend yang begitu meluas di zaman mutakhir ini. Dan sangat kuat mewarnai kehidupan manusia di seluruh penjuru Bumi.

Awalnya, faham liberalisme muncul di Eropa, di zaman Renaissance-zaman kebangkitan Eropa. Di Italia terjadi pertentangan antara pendukung berdirinya negara kota yang bebas, dengan para pendeta dan penguasa gereja yang menginginkan negara agama. Di Inggris disulut oleh keinginan untuk membatasi kekuasaan keluarga kerajaan yang absolut. Di berbagai negara terjadi pertentangan kelas, dan perebutan pengaruh antara penguasa dan tuan tanah.

Maka muncullah pertarungan wacana untuk mencari jalan keluar atas kemelut itu. Lantas, bangkitlah faham Liberalisme, yang kemudian mengimbas kepada teradinya revolusi Prancis dan revolusi Amerika.

Tokoh-tokoh pemikir abad 18 yang terlibat dalam hiruk-pikuk kebangktan faham liberalisme dan kebebasan individu itu diantaranya adalah John Locke dalam karyanya Two Treatises on Government dan A Letter Concerning Toleration. Baron de Montesquieu, lewat karya whose The Spirit of the Laws. Yang lainnya adalah Jean-Baptiste Say, Destutt de Tracy, Rousseau, Voltaire, di Prancis. Benjamin Franklin dan Thomas Jefferson di Amerika Serikat. Immanuel Kant di Jerman, Adam Smith di Scotland, dan sebagainya.

Maka muncullah Declaration of the Rights of Man and Citezen-alias Deklarasi hak-hak Azasi Manusia dan Warganegara di Prancis, yang paralel dengan munculnya Bill of Rights-undang – undang Hak Azasi Manusia di Amerika Serikat. Gerakan liberalisme di Eropa dan Amerika Serikat itu kemudian meluas ke Spanyol dan negara-negara Amerika Latin. Di antaranya adalah perlawanan Benito Juarez dari Mexico terhadap kekuasaan gereja Katolik Roma. Atau Eloy Alfaro di Ecuador dalam revolusinya menuju negara sekuler. Dan kemudian menjalar samapi ke Turki, Rusia dan Jepang.

Jadi pada awalnya, Liberalisme adalah gerakan politik kelas menengah untuk melawan deminasi penguasa. Baik dalam bentuk kekuasaan kerajaan, peranan sentral gereja, maupun pengaruh bangsawan dan para elit politik. Itu tergambar dari pemilihan kata Liberal yang diambil dari bahasa Latin. Liber yang bermakna bebas dari perbudakan. Pada dasarnya, mereka menghendaki pengakuan kebebasan individu dan mengurangi peran pemerintah dalam mengelola kebutuhan rakyat. Rakyat lebih tahu yang terbaik buat dirinya. Dan pemerintah yang selama ini terlalu dominan dipangkas kekuasaan mutlaknya, hanya mengatur hal-hal tertentu saja dalam hidup berbangsa dan bernegara, sesuai kehendak rakyat.

Maka jika kita formulasikan ide-ide pokok di dalam faham liberalisme, di antaranya adalah sebagai berikut : Pengakuan hak-hak individu, kebebasan berpikir, berpendapat dan memperoleh informasi, pembatasan peran pemerintah terhadap hak-hak individu, sisitem pemerintahan yang transparan, penerapan hukum yang jelas dan adil. Prinsip-prinsip dasar pemerintahan inilah yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dalam berbagai bentuk yang bervariasi. Tetapi, dalam era moderen ini menjadi mekanisme penyelenggaraan negara yang kita kenal sebagai Demokrasi. Pemerintah yang bertumpu dan berorientasi pada kedaulatan rakyat. Bukan pada dominasi penguasa. Meskipun pada prakteknya, demokrasi diberbagai negara memiliki perbedaan-perbedaan. Ada yang sangat liberal, seperti di Amerika Serikat dan Belanda. Atau, ada yang dikombinasi dengan bentuk kerajaan dan parlemen, seperti di inggris. Dan, ada pula yang dimodifikasi menjadi seperti di Indonesia, demokrasi Pancasila, dan sebagainya.

Karena bervariasinya itu, menjadi sulit distandarsasikan, apakah praktek demokrasi di berbagai negara itu masih menggunakan prinsip-prinsip liberalisme secara murni. Bahkan, tidak sedikit yang menyimpang dan berbeda antara teori dengan praktek yang terjadi. Dalam teori pro rakyat, tetapi pada tataran prateknya ternyata masih juga pro penguasa.

Dalam perkembangannya, faham liberalisme ini kemudian memunculkan negara-negara sekuler. Negara yang memisahkan antara praktek pemerintahan dengan praktek beragama. Agama diposisikan sebagai hak individu yang tidak boleh dicampuri dan diurusi oleh negara. Pelaksanaan praktek beragama sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pemeluknya. Apa pun agamanya. Termasuk jika mereka tidak mau memeluk agama.

Negara yang mempraktekkan hal ini diantaranya adalah Amerika Serikat, Australia, Canada, RRT, Prancis, India, Jepang, Philipina, Rusia, Singapure, Turki, Israel, Vietnam, Spanyol, dan Selandia Baru. Sebaliknya, ada negara-negara yang menjadikan agama sebagai bagian dari urusan pemerintah. Ada yang sepenuhnya menjadikan agama sebagai hukum bernegara, tapi ada pula yang hanya mengakui agama tertentu sebagai agama resmi negara. Yang melaksanakan agama sebagai hukum bernegara, diantaranya adalah Arab Saudi, Afghanistan, Pakistan, Yaman, dan Iran, untuk agama islam. Sedangkan untuk katolik adalah Vatikan, Argentina, Monaco, Bolivia, dan Malta. Sedangkan yang menjalankan agama protestan atau Lutheran, di antaranya adalah Denmark dan Norwegia. Ada pula yang tidak menyebut agama tertentu sebagai agama negara, tetapi memiliki gereja resmi yang diakui negara, yaitu Inggris dengan Gereja Anglikan, Yunani dengan Gereja Yunani, dan Finlandia dengan Gereja Finlandianya.

Untuk agama Budha adalah Bhutan, Kamboja, Kalmykia, Sri Langka, Thailand, dan Tibet. Selebihnya adalah negara-negara yang tidak menjalankan pemerintahan negaranya berdasar agama, tetapi mengakui secara resmi berlakunya agama tertentu di negara tersebut. Di antaranya adalah indonesia yang mengakui agama-agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu secara resmi bagi warga negaranya. Di luar agama tersebut, tidak diakui oleh negara dan dilarang untuk dianut warganya.

Sejumlah negara yang mengakui Islam secara resmi sebagai agama yang dipeluk oleh warga negaranya adalah, Algeria, Bahrain, Bangladesh, Brunai, Comoros, Mesir, Iraq, Jordan, Kuwait, Libya, Malaysia, Maldives, Mauritania, Maroko, Oman, Qatar, Somalia, Tunisia, dan Uni Emirat Arab. Di negara-negara yang mengakui Islam sebagai agama resmi itu, kehidupan agama lain seperti kristen, katolik, budha, hindu, dan sebagainya memperoleh perlindungan dan toleransi untuk dijalankan pemeluknya.

Yang menarik, perkembangan faham liberal ini lantas menyebar keluar wilayah politik. Yaitu memasuki wilayah ekonomi, sebagai konsekuensi atas pengakuan hak-hak individu dan kepemilikan pribadi. Negara dan pemerintah tidak boleh mencampuri dan mengatur-atur harta benda dan aktifitas ekonomi warganya. Kecuali hanya menyediakan aturan main dan memungut pajak untuk membiayai proses perekonomian tersebut. Mereka menghendaki apa yang mereka sebut sebagai privatisasi industri dan perdagangan bebas. Ya, pasar bebas yang mekanismenya sepenuhnya diserahkan kepada para pelaku ekonomi sendiri. Pemerintah tidak boleh ikut campur, bukan hanya untuk urusan dalam negri, tetapi juga untuk pasar bebas antar negara, di tingkat Internasional.

Pejuang Ekonomi Liberal yang ditandai dengan berlakunya pasar bebas, ini diantaranya adalah Margaret Tatcher, Ronald Reagan, dan Toni Blair. Mereka menjadi tokoh sentral yang mengembangkannya ke seluruh dunia setelah era Perang Dunia II. Pada perkembangannya, sistem ekonomi liberal ini mengalami perdebatan yang seru. Pertanyaan utamanya adalah seputar ’’untuk siapakah ekonomi liberal itu dikembangkan?? Apakah akan membawa manfaat kepada masyarakat dunia secara keseluruhan, ataukah justru hanya untuk orang-orang kaya saja?? Karena, kemudian terbukti bahwa penerapan sistem liberal dalam berekonomi telah menghasilkan sistem ekonomi kapitalis. Siapa yang punya kapital besar, dialah yang bakal merajai pasar bebas.

Kapital itu bisa berupa modal finansial yang kuat, penguasaan jalur-jalur informasi yang cepat dan akurat, jaringan pasar yang luas dan tertata, serta kekuatn SDM yang bagus. Hanya mereka yang memiliki kekuatan semacam itulah yang bakal menikmati manfaat pasar bebas.

Sedangkan orang-orang yang lemah dan tidak mampu, semakin lama akan semakin terpuruk. Mereka pasti akan kalah bersaing, karena tidak punya modal yang besar, tidak punya akses informasi terhadap peluang bisnis, tidak punya akses ke jaringan pasar dan distribusi, dan tidak punya SDM yang bagus. Pastilah mereka bakal tersingkir dari sistem pasar bebas itu. Yang kaya bertambah kaya, dan yang miskin bakal bertambah miskin. Lantas, dimanakah tanggung jawab sosial?? Dimana keadilan?? Karena, sistem ekonomi liberal ternyata hanya memerikan legitimasi kepada sekelompok orang saja, dengan mengorbankan sedemikian banyak anggotamasyarakat lainnya.

Maka dalam prakteknya, penerapan sistem ekonomi liberal itu memunculkan perlawanan dari kalangan yang merasa dilemahkan. Di antaranya adalah kalangan buruh dan kalangan konservatif. Mereka mempertanyakan dan menentang praktek ekonomi liberal yang terlalu bebas. Dan kemudian menghendaki adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, untuk melindungi hak-hak kaum lemah.

Debat itu melahirkan kompromi-kompromi tertentu, diantaranyakaum liberal setuju untuk ikut mengurusi sektor-sektor kepentingan masyarakat dengan cara dipotong penghasilannya lewat pajak. Bahwa untuk meningkatkan SDM, pemerintah perlu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, pelayanan kesehatan yang baik, perlindungan dan jaminan sosial kepada orang-orang cacat dan jompo, dan sebagainya. Akan tetapi, kompromi semacam itu, bagi kaum ekonomi liberal memang dianggap sebagai langkah yang perlu dilakukan agar pasar tetap tumbuh dengan baik. Jika masyarakatnya tidak terdidik, banyak yang sakit, dan tidak dibangun untuk lebih maju, maka daya beli masyarakat juga tidak akan tumbuh. Dengan kata lain, bisnis mereka tidak akan tumbuh juga.

Jadi kompromi yang terjadi itu sebenarnya bukan dalam rangka kepedulian dan keadilan sosial, melainkan sebagai strategi untuk tetap melayani kepentingan penguasa-penguasa ekonomi kapitalis. Karena itu, posisi-posisi strategisnya tetap mereka amankan agar tidak mengganggu kepentingan bisnis masa depan mereka.

Yang demikian ini bukan hanya terjadi dalam skala lokal didalam negri, melainkan telas meluas ke dunia internasional. Hubungan-hubungan antar negara. Hampir semua negara yang kuat secara ekonomi memiliki idiologi yang sama, pasar bebas, perdagangan bebas. Dan privatisasi industri. Negara dan pemerintah diarahkan, kalau perlu ditekan, untuk melepaskan penguasaan terhadap aset-aset negara kepada swasta. Awalnya swasta didalam negri. Tetapi kemudian boleh dibeli oleh swasta luar negri lewat perdagangan saham dilantai bursa.

Maka, dengan cara ini para kapitals dunia bisa membeli aset-aset negara dimanapun dipenjuru bumi ini. Begitu mudahnya mreka meraih keinginannya itu lewat lantai bursa. Bahkan dengan cara merampok secara kasar, dengan memainkan kurs mata uang suatu negara. Hal itu pernah terjadi pada indonesia pada saat krisis moneter disekitar jatuhnya rezim orde baru.

Karena kurs mata uang rupiah jatuh terhadap dolar, maka demikian banyak aset bangsa yang terpaksa dijual dan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan luar negri. Dibidang telekomunikasi, perbangkan, pertambangan, transportasi, sampai pun bisnis ritel. Dan yang begini ini bisa terjadi pada negara mana saja dimuka bumi. Begitu gampangnya para kapitalis dunia merampoki kekayaan-kekayaan negara lain yang mereka kehendaki.

Sistem kapitalisme dan ekonomi liberal telah melahirkan dunia yang penuh kriminalitas dalam praktek-praktek ekonomi. Karena semangat yang ada di balik itu sebenarnya adalah keserakahan. Orang-orang kaya ingin terus mengeruk kekayaan dari sumber manapun, yang dia inginkan. Tak peduli apakah itu bakal menyengsarakan orang lain, bangsa lain, ataupun negara lain.

Jaringannya sudah seperti tangan-tangan gurita yang membelit tangan masyarakat dunia. Sulit untuk dipatahkan. Bahkan para penguasa poltik pun dibuat bertekuk lutut di hadapannya. Inilah sebuah pertarungan yang dimulai di abad 18 di Eropa antara para elit politik dan tuan tanah, yang dalam 3 abad ini telah dimenangkan oleh para tuan tanah, ia para kapitalis itu sebenarnya adalah penjelmaan para tuan tanah dan saudagar di abad pertengahan. Para penguasa politik, sekarang berada dalam posisi yang lebih lemah, dan bergantung kepada mereka. Di Amerika Serikat, pemilihan presiden sangat dipengaruhi oleh lobi-lobi Yahudi yang menguasai perekonomian negara. Jangan harap bisa jadi presiden kalau tidak mengakomodasikan kepentingan para kapitalis itu.

Di indonesia, kita sudah merasakan sendiri, bagaimana peran para konglomerat dan pengusaha terhadap kebijakan publik. Begitu gampangnya para aparat dikendalikan oleh mereka lewat praktek suap, disegala tingkatanya. Di eksekutif, di legislatif, bahkan dikalangan yudikatif alias peradilan. Mafianya berkeliaran dimana-mana. Merekalah penguasa yang sesungguhnya negri ini. Bukan presiden, dan para menteri. Bukan gubenur, walikota ataupun bupati. Bukan para wakil rakyat yang duduk di gedung DPR. Bahkan bukan juga rakyat secara langsung. Karena semuanya itu bisa dikendalikan oleh mereka dibalik layar. Untuk apa?? Untuk mengeruk kekayaan negara dan aset-aset berharga bangsa ini...

Hutan-hutan mereka gunduli, tambang-tambang emas, nikel, batubara, gas alam, minyak bumi, kekayaan laut mereka hisap habis-habisan, tak peduli apakah generasi mendatang bakal kesulitan atau tidak. Bahkan sampai di dunia jasa dan perdagangan pun telah mereka kuasai.

Bukan hanya oleh kapitalis dalam negeri, melainkan sudah digerayangi oleh kapitalis luar negri, melainkan sudah digerayangi oleh kapitalis luar negri. Tak ada bedanya. Dunia telah dikuasai oleh sistem liberal yang demikian mengerikan, karena tidak peduli pada kepentingan masyarakat dunia. Yang mereka lakukan semata-mata adalah praktek keserakahan yang bertumpu kepada jargon-jargon kebebasan individu. Yang ujung-ujungnya adalah penjajahan manusia atas manusia. Perbudakan moderen...!!!


Penulis: Hasan Gauk, Pepadu Jerowaru, Lombok timur
Powered by Blogger.