Indonesia dan Freeport Sepakat?

Sumber : https://s.kaskus.id

BERUGAK LOMBOK - Desember tahun 2014, saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan riset di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Di kabupaten inilah tempat berdirinya salah satu tambang emas terbesar di dunia yaitu PT. Freeport Indonesia. Saat penerbangan dari Sentani (Jayapura) menuju Mozes Kilangin Airport (Mimika), saya duduk disamping putera asli Papua yang pernah bekerja di PT. Freeport Indonesia, dia mengundurkan diri dari Freeport karena suatu hal yang tidak bisa diterima secara hati nurani. Selama perjalanan, saya menerima cukup banyak informasi terkait PT. Freeport Indonesia.

Sebelum saya berangkat ke Provinsi Papua, saya sempat melakukan diskusi dan wawancara singkat dengan rekan-rekan di Jogja. Pertanyaan yang paling sering saya ajukan adalah "ketika Provinsi Papua lepas dari Indonesia, maka apa yang terlintas dalam fikiran kalian?" beberapa diantara mereka dengan spontan menjawab "wahh,Freeport lepas dong, penerimaan negara kita akan hilang dan sebagainya" intinya yang saya tangkap adalah berbicara tentang Papua, identik dengan kekayaan sumberdaya tambangnya. Saya pribadi lebih senang ketika berbicara tentang Papua, yang terbayang dan di bahas adalah potensi sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas.

Euvoria memandang Papua dari sisi kekayaan bukan hanya melanda beberapa teman saya di Jogja, tetapi melanda sebagian nitizen yang ketika berkomentar tentang kekayaan alam Papua sangat ramai dan penuh perhatian. Akan tetapi ketika berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia, tidak seantusias membahas kekayaan alam. Jika kita ingin membangun Papua ke depan, mutlak yang harus dibangun adalah sumber daya manusianya. Agar saudara kita di Papua mampu mengelola kekayaan alamnya secara mandiri tanpa harus bergantung dari pihak luar.

Setiap ada peristiwa dan berita yang berkaitan dengan Papua, saya biasanya memberikan perhatian lebih. Berita hangat tentang tanah Papua saat ini adalah adanya perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia. Pada tanggal 27 agustus 2017, ada berita yang sangat menggembirakan berasal dari Menteri ESDM dan Menteri Keuangan. Dua menteri kita berhasil menyelesaikan tugas yang di amanahkan oleh Presiden Jokowi untuk melakukan perundingan dengan PT Freeport Indonesia terkait kerjasama antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.

Suatu hasil perundingan yang luar biasa, sejak 50 tahun di miliki oleh pihak asing, baru pertama kali ini Pemerintah akan menguasai 51% saham Freeport yang selama ini hanya 9,36%. Kesepakatan lengkapnya adalah sebagai berikut:

  1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).
  2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia
  3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada tahun 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.
  4. Penerimaan Negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang di dukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia.
Secara umum dengan melihat hasil perundingan diatas, Indonesia berada pada posisi yang dimenangkan, akan tetapi sebelum teralisasi point-point yang disepakati, pemerintah harus tetap waspada akan adanya manuver yang dilakukan oleh Freeport seperti yang dilakukan saat rezim Soeharto dan adanya peristiwa "papa minta saham" yang menyeret ketua DPR RI. Tidak menutup kemungkinan Freeport akan kembali bermain dengan menggunakan elit-elit untuk mempengaruhi kesepakatan yang sudah ada, terlebih sebentar lagi memasuki tahun politik (Pilpres 2019), kesempatan ini bisa saja di pakai untuk menggoyah apa yang sudah disepakati.

Sedangkan dalam hal divestasi 51% saham Freeport Indonesia harus dilakukan secara transparan, bersih dari segala tindak pidana korupsi. Potensi penyelewengan yang harus diwaspadai adalah ketika terjadi pengambil alihan oleh pemerintah, dalam perundingan tertulis akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia. Skema seperti apa yang akan di gunakan, sumber dana nya dari mana, menggandeng swasta atau tidak? Sedangkan jika mengandalkan sumber dana 100% dari APBN, tentunya akan membebani APBN (informasi yang beredar nilai valuasi saham nya mencapai 100 triliun rupiah).

Terkiat dengan akan dibangunnya semelter, dalam perundingan disebutkan selambat-lambatnya harus selesai pada tahun 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur. Kondisi force majeur inilah yang menjadi celah untuk mengkadali pemerintah. Jika tidak terus diberikan tekanan dan perhatian khusus, bisa saja Freeport menciptakan suasana yang bisa membatalkan dibangunnya smelter tersebut. Terlepas dari potensi kegagalan perundingan di masa mendatang, apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah saat ini adalah suatu capain yang patut di apresiasi.


Penulis : Supiandi, Mahasiswa Maritime and Air Transport Economics di UAntwerpen dikutip dari kompasiana.com/supiandi

No comments

Powered by Blogger.