Hasil Diskusi Berugak Lombok Membahas Isu Perubahan Nama Bandar Udara di Lombok


Makna "Lombok dan Sasak" memiliki satu filsafah panjang dalam peradaban masyarakat Sasak. Diyakini oleh penduduk Sasak bahwa pada tahun 1258 adalah salah satu pemusnahan massal bangsa Sasak oleh Samalas. Tidak ada dalam sejarah bangsa Sasak dimusnahkan oleh bangsa sendiri, cerita-cerita dan dokumen sejarah yang kita dapati hari ini adalah sebagian besar manipulasi sejarah. Hal itu bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari bahwa, masyarakat Sasak adalah "Sopok". 

"Sebenarnya, saya sendiri pro terhadap apa yang hari ini teman-teman Lombok Tengah lakukan, pro saya dalam hal ini adalah membela apa yang dilakukan, namun bukan pada subtansi sosialnya. Saya mendukung aksi yang dilakukan masyarakat karena saya paham bahwa, masyarakat Sasak pada umumnya sudah diajarkan oleh nenek moyang kita (betabek). Inilah yang menyebabkan masyarakat Lombok Tengah bagian Selatan ini merasa dilangkahi dan mereka tidak dianggap ada. Sementara kebanyakan tokoh dan masyarakat masih berpegang teguh pada filsafah Sasak". Dr Nuryadi. 

Adib salah satu alumnus UIN Sunan Kalijaga lalu menyambung dan memaparkan pendapatnya "saya secara pribadi kecewa dengan apa yang dilakukan pemerintah Lombok Tengah. Kekecewaan saya lebih kepada statement yang menyatakan hal senonoh terkait membunuh tersebut walau mereka bercanda, tapi media sosial tidak bertuan dan lebih tajam dari ujung lidah. Siapapun akan tersulut oleh pernyataan tersebut, terlebih saya adalah santri. Oleh karena itu, saya berharap agar pernyataan tersebut segera diklarifikasi". 

Sementara Azhari Efendi salah satu dosen Sosiologi Universitas Mataram juga menyampaikan pendapat yang serupa "saya malah lebih melihat ini efek pasca politik yang terus dikembangbiakkan oleh segelintir elit, mereka sebagai joki dalam hal ini. Sementara wilayah kita hari ini masih dalam keadaan berduka sejak tanggal 29 Juli hingga saat ini, bencana gempa kemarin tidak menjadi bencana nasional, namun jika masalah konflik sosial ini mencuat, saya rasa imbasnya akan jauh lebih besar dari gempa 7,0 SR, dan saya rasa kalau ini dibiarkan maka, korban akan jauh lebih dahsyat dari bencana gempa". 

Dilanjut lagi argumentasi oleh pakar politik Abdul Hayi, lulusan Pasca UGM. Dia menyatakan "masalah nama sebenarnya bukan permasalahan utama kalua saya melihatnya. Kenapa, karena kalua teman-teman melihat, bandara Adisucipto yang di Yogya misalnya, Adisucipto itu bukan orang Yogya, tapi orang Salatiga. Namun karena beliau diangkat menjadi tokoh Nasional maka dipakailah namanya, begitu juga dengan Juanda Surabaya, Sultan Hasanudin, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Saya lebih melihat ini kesalahan komunikasi dari para elit politik kita, ada miskomunikasi yang saya lihat dari jajaran tertinggi hingga terbawah, oleh karena itu saya berharap agar masalah ini segera diselesaikan". 

Ditambah lagi oleh Zaril Gafari, salah satu alumnus Pasca UST Yogya, kurang lebih pendapat saya sama dengan Pak De Hayi, ini masalah miskomunikasi antar biroksasi pemerintahan kita, ini adalah kesalahan fatal kalau elit politik kita tidak menganggap komunikasi sebagai hal yang penting".

Rendy lalu menambahkan, Ia juga salah satu alumnus Pasca UII Yogya, sebenarnya cara menyelesaikan permasalahan ini tidak terlalu berat, ini tugas pemimpin tertinggi di NTB untuk memanggil pihak-pihak terkait dan melakukan duduk bersama, berdiskusi dan melakukan kesepakatan bersama, kalua ego yang dikedepankan maka, kekhawatiran saya akan berdampak pada masyarakat yang tidak tahu menahu tentang permasalahan ini. Karena kita tahu bagaimana watak masyarakat Sasak, apalagi sudah dibumbui dengan berbagai macam isyu agama dan kelompok, ini mengkhawatirkan, jauh lebih mengkhawatirkan dari pada kekuatan gempa". 

Dilanjutkan lagi oleh Supiandi, salah satu kandidat Doktor muda Belgia. "saya melihat ini dari dua sudut pandang, pertama dari komunikasi birokrasi- politik elit di NTB dan sudut pandang ekonomi. Terjadinya pro dan kontra patut di duga disebabkan oleh mis komunikasi elit di NTB. Melihat surat keputusan yang beredar, disana tertera yang mengajukan perubahan nama Bandar Udara ada unsur DPRD Provinsi NTB, yang sudah pasti ada perwakilan dari Lombok Tengah. Selain itu ada juga nama Pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini penentuan keputusan perubahan nama suatu fasilitas public tentunya ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu kita cari titik terangnya apakah pemerintah provinsi NTB sudah memberikan informasi kepada pemerintah kabupaten Lombok Tengah terkait dengan perubahan nama bandara tersebut. Dari sudut pandang ekonomi, peristiwa semacam ini tentu akan berdampak negatif, saat ini bencana gempa bumi Lombok membuat pariwisata di pulau Lombok mengalami kelesuan, jika di tambah lagi dengan konflik sosial di masyarakat tentu akan mempengaruhi pandangan wisatawan yang akan berkunjung ke Lombok, lebih-lebih bandara adalah pintu kedatangan para wisatwan. Maka sebenarnya fokus kita adalah bagaimana kita secara bersama-sama mendorog pemerintah dan pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, kaum intelektual harus menjadi penengah antara masyarakat yang pro dan kontra, agar jangan sampai masalah ini di tunggangi oleh pihak-pihak yang menginginkan perpecahan masyarakat di NTB. 

Selanjutnya ditutup oleh Hasan Gauk, salah satu seniman asal Sekaroh yang ikut dalam diskusi di kediaman Dr Nuryadi. "saya melihat isyu ini sebagai lelucon yang cukup menyedihkan. Kenapa, pertama karena kita dalam keadaan berkabung, masyarakat kita belum tuntas air mata dan jeritan hati mereka karena duka mendalam yang belum terselesaikan, kini ditambah lagi dengan permasalahan baru yang saya rasa ini akan berdampak jauh lebih besar dari pada dampak benca gempa hari ini. Sebenarnya kasus ini tidak akan begitu pelik jika pemerintah dan masyarakat melakukan dan mengikuti aturan hidup masyarakat Sasak (lampak ajong, ngewon bareng-bareng). Maksudnya adalah, apapun program atau keputusan yang akan dilakukan baik dari jajaran pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan lain sebagainya harus mengedepankan, rembuk bareng. Saling meminta pendapat, boyak angen, dan petak rase. Kalau itu dilakukan saya rasa hal ini tidak akan memicu permasalahan, apalah arti sebuah nama, toh juga yang akan disebut itu bukan BIL, LIA maupun BU IZAM, namun masyarakat akan selalu menyebut Bandara Lombok. Sama halnya dengan Bandara Yogya, Surabaya, dan Bandara Cengkareng". 

Setelah saling mendengar argumentasi masing-masing maka terjadilah kesepakatan akhir dan kesimpulannya adalah:

  1. Mendesak pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur NTB untuk segera melakukan rembuk bareng dengan pemerintah terkait (Seluruh Bupati-Walikota se NTB), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan perwakilan berbagai kalangan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat. 
  2. Masyarakat Adat Sasak (MAS) segera memberikan klarifikasi bahwa mereka belum mensosialisasikan perubahan nama bandara ke masyarakat, khususnya masyarakat Lombok tengah.
  3. Kami juga menghimbau agar masyarakat tidak terpancing isu-isu yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
Oleh: Redaksi Berugak Lombok
Tanggal 7 September 2018

1 comment:

  1. terimaksih infonya sangat menarik, jangan lupa kunjungi web kami http://bit.ly/2PFnTLA

    ReplyDelete

Powered by Blogger.